Dalam sebuah pembangunan, tujuan adalah kunci. Tujuan menjadi arah langkah yang didasarkan atas kebermanfaat. Dalam konteks sosial, pembangunan harus didasarkan atas kebermanfaatan bersama. Maka dari itu tujuan haruslah merupakan hasil konsesus yang kemudian dijalankan bersama.

Jika kita melihat pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini, saya merasa kita belum memiliki satu kesatuan tentang tujuan pembangunan pendidikan, yang akhirnya terjadi ketidakselarasan perencanaan pembangunan dan juga ketidakselarasan program yang dihasilkan. Ketidakselarasan ini menurut saya terjadi karena perbedaan pandangan kita tentang pendidikan. Pertama, pandangan orientasi ekonomi. Kedua, pandangan orientasi sosial.

Orientasi ekonomi merupakan pandangan yang mempercayai bahwa pendidikan memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan material. Pandangan ini melihat bahwa pendidikan merupakan alat untuk peningkatan ekonomi individu ataupun kelompok. Maka dari itu ilmu yang lebih diperlukan adalah ilmu praktis atau vokasional.

Dalam konteks negara, pandangan orientasi ekonomi melihat pendidikan sebagai hal yang paling penting dalam peningkatan perekonomian bangsa. Para murid disiapkan untuk menjadi ekonom yang mampu memperhitungkan ekonomi bangsa, teknisi atau ilmuan yang mampu mengolah sumber daya alam, buruh yang berkualitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan besar. Dilihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pendidikan Indonesia, tema pendidikan untuk tahun 2015-2019 adalah daya saing regional. Di dalamnya terdapat tujuan yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Jika dibaca secara keseluruhan mulai dari tahun 2005-2024, tujuan kita adalah kesejahteraan ekonomi. Lantas apakah salah? Tentu saja tidak, tapi yang perlu dikritisi adalah apakah kesejahteraan ekonomi yang diinginkan memang benar untuk sosial? Bukan untuk pemilik modal? atau orang-orang kaya saja, agar tetap kaya?

Dalam konteks individu, pandangan orientasi ekonomi melihat pendidikan adalah alat untuk melakukan mobilitas sosial dari yang miskin menjadi kaya, atau dari yang kaya menjadi lebih kaya. Semua orang berkompetisi mendapatkan gelar agar memiliki kesempatan untuk bisa bekerja dan mendapatkan “feedback” berupa gaji yang besar. Pada akhirnya mereka melakukan segala cara dengan upaya menyingkirkan yang lain atau istilahnya adalah “survival of the fittest”. Padahal setelah bekerja mereka mungkin akan merasakan aleniasi seperti yang pernah dijelaskan Marx.

Disisi lain, pandangan yang berupaya mengkritisi pandangan orientasi ekonomi adalah orientasi sosial. Pandangan orientasi sosial sebenarnya merupakan pandangan pendidikan kritis, yang melihat bahwa pendidikan merupakan alat untuk membebaskan manusia dari segala penindasan. Selain itu pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Seorang tokoh yang paling terkenal dalam pendidikan kritis yaitu Paulo Freire mengatakan “Pendidikan tidak mengubah dunia, pendidikan mengubah manusia, manusia mengubah dunia”. Itulah mengapa pandangan ini saya sebut sebagai pandangan orientasi sosial.

Dalam pandangan orientasi sosial, ilmu merupakan hasil dari rasa ingin tahu yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan (materi dan non materi) diri sendiri maupun kelompok yang kemudian memiliki tujuan untuk kebermanfaatan bersama. Maka dari itu ilmu yang dipelajari haruslah memiliki hakikat yang kuat dan teoritis, karena orientasinya pada kerangka berpikir yang berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam bertindak. Kemudian dalam pandangan ini, siswa diberikan hak sepenuhnya dalam memilih masa depannya. Hal tersebut seperti yang pernah dikatakan Ki Hajar Dewantara, “anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu”. Dari pandangan pendidikan tersebut maka lahirlah sekolah atau metode pendidikan yang kritis, dalam bentuk praktis misalnya sekolah alam atau metode pendidikan “student oriented”.

Masalahnya adalah, kedua pandangan tidak bisa berjalan berdampingan tanpa komunikasi dan kerjasama. Saya percaya bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dicarikan titik tengahnya. Selama ini kurikulum 2013 sebenarnya sudah mengarah pada pendidikan kritis namun, suasana pembelajarannya masih mengarah pada pandangan orientasi ekonomi. Pendidikan kritis yang dilakukan masyarakat (swasta) juga tidak memiliki dukungan yang kuat dari  pemerintah ataupun masyarakat kebanyakan. Beberapa waktu lalu misalnya, KEMENRISTEK DIKTI  mengarahkan kampus sesuai kebutuhan industri tanpa melibatkan ilmu sosial dan humaniora, saya kira ini langkah yang terlalu terburu-buru. Apakah benar pernyataan tersebut memang baik untuk masyarakat misalnya?

Saya kira perbedaan pandangan ini disisi lain memang positif seperti yang dikatakan Yuval Noah Harari bahwa kontradiksi-kontradiksi merupakan mesin pembangunan kebudayaan, yang melahirkan kreativitas dan dinamisme. Ketidakselarasan akan memaksa kita untuk berpikir, mengevaluasi ulang dan mengkritik. Namun meski begitu diskursus yang terjadi haruslah dikontrol dengan komunikasi dan kerjasama. Negara harus lebih melibatkan banyak masyarakat yang memiliki pandangan pendidikan kritis (atau yang saya sebut orientasi sosial) dalam membuat keputusan. Beberapa orang yang memiliki pandangan kritis pun juga harus turut aktif membuka diri untuk berkomunikasi dan bekerjama dengan pemerintah. Antar lembaga pemerintah pun juga perlu komunikasi dan kerjasama, pun juga antar masyarakat. Sehingga, nantinya diharapkan ada semacam sintesis yang menjadi solusi terbaik bagi pendidikan di negara ini.

Masalah pendidikan kita ini sangatlah kompleks, tidak bisa diselesaikan sendirian. Komunikasi dan kerjasama adalah kunci.