Anteposterior

Sekarang ini, masyarakat sedang ramai membahas mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Banyak orang protes dan meributkan kebijakan yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam aturan Permendikbud No.51/2018.  Bagi kita yang tidak terlibat atau terpengaruh langsung dalam kebijakan tersebut mungkin bertanya-tanya “ada apa dengan sistem zonasi?

Sebelum menjawab ada apa, Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem penerimaan sekolah berdasarkan jarak tempuh dari sekolah menuju domisili masing-masing calon peserta didik. Intinya, siapa yang paling dekat dengan sekolah maka dialah yang paling berpeluang besar untuk dapat diterima. Meskipun memang, sistem ini tidak sepenuhnya zonasi karena sekian persen masih ada jalur prestasi dan jalur perpindahaan. Tapi, sistem zonasi cukup menjadi perdebatan panjang antara yang setuju dengan yang tidak.

Mengapa ukurannya adalah jarak tempuh? Pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbud, meyakini bahwa sistem zonasi adalah upaya untuk pemerataan kualitas pendidikan. Harapannya tidak ada lagi sekolah yang unggul dari sekolah yang lain. Nantinya semua sekolah harus memiliki kualitas yang sama baiknya. Jadi, tidak akan ada lagi kompetisi yang berlebihan sehingga menyebabkan banyak kecurangan, tidak ada lagi kecemburuan antara satu sekolah dengan sekolah lain, dan tidak ada lagi ketimpangan antara sekolah satu dengan yang lain.

Sistem zonasi ini sebenarnya sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar pasal 31 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pun dalam UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 juga dijelaskan bahwa negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Artinya, Pemerintah bertanggung jawab pada pemerataan pendidikan.

Konsep sistem zonasi ini secara teori memang sudah sangat baik. Jika digali lagi,  manfaatnya juga bisa pada biaya tranportasi ke sekolah jadi berkurang, kemacetan mungkin bisa berkurang, para pelajar yang menggunakan motor tanpa surat izin mengemudi (SIM) juga mungkin bisa dihindari. Bukan hanya karena konsep ini memiliki niat baik, tapi juga menurut Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan yang sudah ada di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Jepang, negara-negara Skandinavia, Jerman dan Malaysia.

Namun, nyatanya ketika diimplentasikan di lapangan sangatlah tidak mudah.  Banyak orang tua yang protes karena anaknya tidak bisa masuk di sekolah favorit. Bukan hanya itu, banyak keluarga dengan tingkat ekonomi menengah sampai ke bawah yang tidak memiliki kesempatan yang adil dalam penerimaan sekolah. Hal tersebut dikarenakan jarak sekolah yang jauh. Banyak guru merasa motivasi belajar anak berkurang karena sudah tidak ada lagi persaingan ketat untuk bisa masuk sekolah. Beberapa sekolah dan kekurangan murid karena jarak sekolah jauh dari pemukiman. Banyaknya kontra yang menanggapi kebijakan ini, Presiden Jokowi pun mengatakan pada Kemendikbud untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut.

Revisi pun segara dilakukan oleh Kemendikbud. Jika dibandingkan tahun lalu tahun ini (2019) presentasi jalur zonasi lebih sedikit. Jika dulu 90%, sekarang minimal 80%. Selain itu indikator selain zonasi seperti jalur prestasi juga ditambah menjadi 15% yang awalnya 5%. Untuk jalur perpindahaan masih sama sekitar 5%.

Sebenarnya, evaluasi terkait dengan sistem zonasi bukan hanya soal kuota jalur penerimaan, tapi juga beberapa hal lainnya seperti kualitas sekolah, pemetaan sekolah dan masyarakat sekitar, dan juga terkait sosialisasi. Beberapa solusi yang bisa Saya tawarkan yaitu  dilakukannya pemerataan kualitas sekolah dengan cara pembangunan berdasarkan skala prioritas agar tidak ada gap yang terlalu jauh antar sekolah. Terkait dengan pemetaan sekolah dan masyarakat ini, perlu dipetakan beberapa sekolah dan masyarakat mana yanh mendapatakan dampak buruk dari zonasi. Misalnya ada kasus banyak anak tidak dapat masuk negeri karena sekolah jauh. Pemerintah harus mulai menemukan masalah di lapangan apa saja, dipetakan dan dicarikan solusi yang berbeda dari setiap masalah yang ada. Misalnya pemberian transportasi antar jemput bagi sekolah yang jauh dari pemukiman agar dapat dijangkau dengan mudah (fokus pada yang kurang mampu dan beberapa sekolah yang membutuhkan karena jarak pemukiman yang sangat jauh), solusi tersebut mungkin akan memakan biaya yang juga besar. Tapi akan sangat membantu sekolah dan masyarakat. Atau, ada kebijakan pengecualian jika ada pemukiman di sekolah yang beda zona. Perbaikan kebijakan dalam tataran administrasi juga bisa dijadikan solusi.

Beberapa solusi lainnya juga misalnya sosialisasi pada orangtua murid dan juga pihak sekolah harus dilakukan secara masif dan berkala agar mengerti tentang maksud dan tujuan kebijakan sistem zonasi. Jika masyarakat mengerti maka akan mudah kebijakan untuk dilaksanakan di lapangan. Indikator penerimaan jalur zonasi juga harus berkaitan dengan pertama, prestasi akademik maupun non-akademik agar murid lebih termotivasi dalam belajar dan juga yang kedua, tingkat ekonomi agar masyarakat bawah terfasilitasi dengan baik. Terakhir, evaluasi terkait kebijakan ini harus terus dilakukan guna tercapainya manfaat kebijakan yang merata.  Evaluasi dilakukan juga agar tidak adaknya pihak yang berupaya melakukan kecurangan ataupun memanfaatkan sistem zonasi ini sebagai ladang keuntungan. Mari kita kawal bersama kebijakan ini.

Bertahun-tahun merayakan hari pendidikan, bertahun-tahun juga tak pernah belajar. Namanya hari pendidikan nasional, tapi seolah tak pernah belajar bahwa perayaan pendidikan di negeri ini tak semeriah hari bersejarah lainnya. Saya tidak meminta demo ataupun perayaan besar-besaran 7 hari 7 malam, tapi apakah hari pendidikan sudah dipahami dalam level yang cukup dalam? Atau hanya sekedar perayaan semu atau kalau istilah kerennya “pseudo-celebration”.

Hari pendidikan nasional merupakan hari kelahiran pahlawan yang dijuluki bapak pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Hari Pendidikan nasional yang ditetapkan melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959, harusnya menjadi semacam refleksi apakah pendidikan kita sudah di jalur yang tepat atau tidak. Maksudnya bukan hanya sekedar melakukan evaluasi tapi juga lebih mendalami pendidikan yang baik untuk bangsa ini seperti apa.

Jika kita meruntut pada sejarah dan berkaca pada kenapa hari pendidikan kita tanggal 2 Mei, harusnya kita tahu bahwa KI Hajar Dewantara merupakan tokoh bangsa yang patut kita pelajari tentang apa yang sudah Beliau kerjakan dan pikirkan mengenai pendidikan. Beliau lahir dari kelas atas, namun masih memikirkan bangsanya yang berada dalam kelas bawah. Beliau memperjuangkan pendidikan pribumi dan mendirikan Taman Siswa sebagai sekolah yang selalu menekankan kemandirian. Beberapa konsep dan metode pendidikan seperti sariswara, among, TRIKON (Kontinyu, konvergen dan konsentris, TRINGA (Ngerti, ngrasa, nglakoni) dan lain-lain, apakah sudah dipelajari oleh para pendidik dan pemangku kebijakan pada saat ini. Nilai-nilai akan pentingnya budi pekerti dalam pendidikan juga apakah sudah menjadi dasar kita dalam membuat kebijakan tentang pendidikan ataupun dalam mengajar. Hal tersebut saya kira perlu kita renungi bersama dalam hari pendidikan di setiap tahunnya.

Saya bukannya memaksakan pendidikan kita ini harus menggunakan cara pendidikan Ki Hajar Dewantara, namun coba kita renungi sejenak. Kita seringkali terlalu berlebihan dalam mengadopsi budaya barat, sampai  lupa bahwa kondisi masyarakat kita berbeda. Misalnya saja soal penggunaan bahasa Inggris, di sekolah kita diminta untuk berbahasa Inggris lengkap. Pada akhirnya murid menjadi jarang berbahasa Indonesia yang benar, dan kurang berbahasa daerah yang baik. Apa dampaknya? Budaya kita yang lama kelamaan hilang. Ketika budaya hilang maka jadi diri kita sebagai bangsa pun juga hilang.

Saya tidak mengatakan jika belajar bahasa Inggris tidak penting, tapi harus tepat guna atau proposional dalam mempelajari dan mengamalkan. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa untuk memperkuat pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai budaya yang sedang berkembang dimasyarakat. Mengapa? Karena pendidikan harusnya menjadi solusi dari masalah dalam suatu peradaban bangsa, dan hal tersebut berarti pendidikan harus sesuai konteksnya. Strateginya dijelaskan Ki Hajar Dewantara dalam salah satu konsep TRIKON yaitu Konsentris (pendidikan harus sesuai dengan budaya sendiri). Artinya kita harus mau belajar kebelakang lebih dalam untuk melangkah kedepan yang lebih jauh.

Arah pendidikan kita ke depan seakan tidak pernah melihat pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan bangsa ini. Misalnya soal arah pendidikan kita yang sangat berupaya mengikuti perkembangan industri 4.0, tanpa didukung adanya peningkatan kreativitas, peningkatan literasi, juga nilai kritis, penanaman nilai budi pekerti dan lain-lain. Akhirnya yang terjadi adalah pendidikan sebagai pencipta atau mesin yang membuat manusia menjadi robot-robot yang membantu memperkaya pemiliki modal. Hal yang terlihat adalah kita merasa bahwa pendidikan kita mulai membaik dan peningkatan ekonomi juga semakin tinggi, namun kesenjangan juga tinggi, polusi tinggi, konflik semakin meningkat dan literasi yang semakin rendah. Padahal seharusnya kita semua tahu bahwa banyak tokoh pendidikan mengatakan bahwa pendidikan haruslah mampu membuat manusia mampu memanusiakan manusia lainnya.

Dari beberapa kasus diatas harusnya mampu menjadi bahan refleksi bahwa perayaan hari pendidikan bukan hanya sekedar upacara bendera atau acara-acara seremonial. Tapi juga evaluasi yang mendasar terhadap pendidikan kita. Sekali lagi bukan berarti saya tidak setuju dengan adanya perayaan, hanya saja jika hanya perayaan yang terjadi hanya narasi tanpa isi. Narasi tanpa isi akan menghasilakn perayaan yang hanya di kota, perayaan yang hanya parsial. Padahal harusnya perayaan dilaksanakan di seluruh elemen masyarakat yang terhubung dalam pendidikan. Siapa saja? Keluarga, Sekolah, Komunitas pendidikan, Masyarakat, dan masih banyak yang lainnya.

Jadi yang pertama, sikap kita dalam memaknai perayaan hardiknas haruslah sebagai proses evaluasi sekaligus refleksi apakah pendidikan kita sudah sesuai dan bagaimana kemudian langkah dari pendidikan kita ke depan. Kedua, pelaksanaan Hardiknas harus dimaknai sebagai upaya menarasikan pendidikan keseluruh elemen dimanapun dan siapapun. Sehingga pelaksanaannya bisa menyeluruh dari masyarakat yang terkecil hingga yang terbesar dan yang terendah sampai yang tertinggi.

Terakhir,

Dalam sebuah pembangunan, tujuan adalah kunci. Tujuan menjadi arah langkah yang didasarkan atas kebermanfaat. Dalam konteks sosial, pembangunan harus didasarkan atas kebermanfaatan bersama. Maka dari itu tujuan haruslah merupakan hasil konsesus yang kemudian dijalankan bersama.

Jika kita melihat pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini, saya merasa kita belum memiliki satu kesatuan tentang tujuan pembangunan pendidikan, yang akhirnya terjadi ketidakselarasan perencanaan pembangunan dan juga ketidakselarasan program yang dihasilkan. Ketidakselarasan ini menurut saya terjadi karena perbedaan pandangan kita tentang pendidikan. Pertama, pandangan orientasi ekonomi. Kedua, pandangan orientasi sosial.

Orientasi ekonomi merupakan pandangan yang mempercayai bahwa pendidikan memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan material. Pandangan ini melihat bahwa pendidikan merupakan alat untuk peningkatan ekonomi individu ataupun kelompok. Maka dari itu ilmu yang lebih diperlukan adalah ilmu praktis atau vokasional.

Dalam konteks negara, pandangan orientasi ekonomi melihat pendidikan sebagai hal yang paling penting dalam peningkatan perekonomian bangsa. Para murid disiapkan untuk menjadi ekonom yang mampu memperhitungkan ekonomi bangsa, teknisi atau ilmuan yang mampu mengolah sumber daya alam, buruh yang berkualitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan besar. Dilihat dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pendidikan Indonesia, tema pendidikan untuk tahun 2015-2019 adalah daya saing regional. Di dalamnya terdapat tujuan yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Jika dibaca secara keseluruhan mulai dari tahun 2005-2024, tujuan kita adalah kesejahteraan ekonomi. Lantas apakah salah? Tentu saja tidak, tapi yang perlu dikritisi adalah apakah kesejahteraan ekonomi yang diinginkan memang benar untuk sosial? Bukan untuk pemilik modal? atau orang-orang kaya saja, agar tetap kaya?

Dalam konteks individu, pandangan orientasi ekonomi melihat pendidikan adalah alat untuk melakukan mobilitas sosial dari yang miskin menjadi kaya, atau dari yang kaya menjadi lebih kaya. Semua orang berkompetisi mendapatkan gelar agar memiliki kesempatan untuk bisa bekerja dan mendapatkan “feedback” berupa gaji yang besar. Pada akhirnya mereka melakukan segala cara dengan upaya menyingkirkan yang lain atau istilahnya adalah “survival of the fittest”. Padahal setelah bekerja mereka mungkin akan merasakan aleniasi seperti yang pernah dijelaskan Marx.

Disisi lain, pandangan yang berupaya mengkritisi pandangan orientasi ekonomi adalah orientasi sosial. Pandangan orientasi sosial sebenarnya merupakan pandangan pendidikan kritis, yang melihat bahwa pendidikan merupakan alat untuk membebaskan manusia dari segala penindasan. Selain itu pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Seorang tokoh yang paling terkenal dalam pendidikan kritis yaitu Paulo Freire mengatakan “Pendidikan tidak mengubah dunia, pendidikan mengubah manusia, manusia mengubah dunia”. Itulah mengapa pandangan ini saya sebut sebagai pandangan orientasi sosial.

Dalam pandangan orientasi sosial, ilmu merupakan hasil dari rasa ingin tahu yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan (materi dan non materi) diri sendiri maupun kelompok yang kemudian memiliki tujuan untuk kebermanfaatan bersama. Maka dari itu ilmu yang dipelajari haruslah memiliki hakikat yang kuat dan teoritis, karena orientasinya pada kerangka berpikir yang berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam bertindak. Kemudian dalam pandangan ini, siswa diberikan hak sepenuhnya dalam memilih masa depannya. Hal tersebut seperti yang pernah dikatakan Ki Hajar Dewantara, “anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu”. Dari pandangan pendidikan tersebut maka lahirlah sekolah atau metode pendidikan yang kritis, dalam bentuk praktis misalnya sekolah alam atau metode pendidikan “student oriented”.

Masalahnya adalah, kedua pandangan tidak bisa berjalan berdampingan tanpa komunikasi dan kerjasama. Saya percaya bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dicarikan titik tengahnya. Selama ini kurikulum 2013 sebenarnya sudah mengarah pada pendidikan kritis namun, suasana pembelajarannya masih mengarah pada pandangan orientasi ekonomi. Pendidikan kritis yang dilakukan masyarakat (swasta) juga tidak memiliki dukungan yang kuat dari  pemerintah ataupun masyarakat kebanyakan. Beberapa waktu lalu misalnya, KEMENRISTEK DIKTI  mengarahkan kampus sesuai kebutuhan industri tanpa melibatkan ilmu sosial dan humaniora, saya kira ini langkah yang terlalu terburu-buru. Apakah benar pernyataan tersebut memang baik untuk masyarakat misalnya?

Saya kira perbedaan pandangan ini disisi lain memang positif seperti yang dikatakan Yuval Noah Harari bahwa kontradiksi-kontradiksi merupakan mesin pembangunan kebudayaan, yang melahirkan kreativitas dan dinamisme. Ketidakselarasan akan memaksa kita untuk berpikir, mengevaluasi ulang dan mengkritik. Namun meski begitu diskursus yang terjadi haruslah dikontrol dengan komunikasi dan kerjasama. Negara harus lebih melibatkan banyak masyarakat yang memiliki pandangan pendidikan kritis (atau yang saya sebut orientasi sosial) dalam membuat keputusan. Beberapa orang yang memiliki pandangan kritis pun juga harus turut aktif membuka diri untuk berkomunikasi dan bekerjama dengan pemerintah. Antar lembaga pemerintah pun juga perlu komunikasi dan kerjasama, pun juga antar masyarakat. Sehingga, nantinya diharapkan ada semacam sintesis yang menjadi solusi terbaik bagi pendidikan di negara ini.

Masalah pendidikan kita ini sangatlah kompleks, tidak bisa diselesaikan sendirian. Komunikasi dan kerjasama adalah kunci.

Saya sering bertanya pada murid saya “Kenapa sih kalian harus belajar?atau karena saya sering mengajar bahasa Inggris, saya sering tanya kenapa kalian belajar bahasa Inggris?”. Pertanyaan tersebut sebenarnya upaya saya untuk mencari tahu seperti apa makna belajar bagi mereka.

Seperti dugaan saya, mereka paling banyak menjawab “tidak tahu”, “biar pinter”, “mendapat nilai bagus”,”biar sukses” , “biar mendapatkan pekerjaan yang baik”, “ biar kaya”. Hal yang saya dapat simpulkan adalah mereka kurang luas memaknai belajar itu sendiri. Kalau begitu apa sih makna belajar secara luas?.

Gini, saya tidak sedang menyalahkan apa yang mereka sudah maknai tentang belajar. Karena apa yang mereka maknai tentang belajar juga tidak salah di mata masyarakat Indonesia yang mayoritas menilai belajar itu ya biar pintar, mendapatkan nilai bagus, dapet gelar, terus sukses (re:kaya). Dalam masyarakat kita, belajar juga dimaknai  harus dilakukan di sekolah dari pagi sampai malam dan harus menuruti apa yang guru katakan. Menurut saya inilah bagaimana konstruksi  makna belajar mereka bisa terbentuk. Jika makna belajar hanya dimaknai seperti itu, menurut saya mereka hanya akan mendapatkan lelah, stress, dan taruhannya bisa antara rugi karena sudah membayar banyak hal atau beruntung karena mendapatkan gelar.

Sebenarnya apa yang harus didapat dari belajar?

Belajar itu kan proses untuk mengetahui dan memahami sesuatu yang mereka tidak ketahui, Kemudian pengetahuan dan pemahaman tersebut dijadikan sebagai alat untuk mencari solusi. Solusi untuk apa? Ya segala permasalahan manusia  dan lingkungannnya. Jika ditanya belajar itu untuk apa ya sebenarnya sesederhana, belajar adalah cara kita untuk bisa bertahan hidup di Dunia.

Saya kadang heran ketika orang mengatakan, "belajar atau pendidikan itu ya biar di masa depan sukses" (yang selalu dimaknai dengan kaya). Padahal, jika ingin kaya ya bisnis. Itu pun juga perlu belajar kan?. Saya juga heran sama orang yang mengatakan pendidikan itu tidak penting karena tidak akan membuatmu kaya. Belajar itu memang tidak membuatmu kaya tapi juga bukan berarti tidak penting.

Gini ya, apa yang kita pelajari di sekolah adalah untuk membentuk logika kita dalam berpikir. Untuk apa? Ya agar kita tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah kita. Selain itu, semua pelajaran memiliki fungsinya masing-masing yang intinya untuk mempermudah kita untuk bisa hidup sebagai manusia. Apakah kita harus mempelajari semua? Ya itu semua tergantung kebutuhanmu dan apa yang kamu sukai. Jangan paksakan dirimu belajar sesuatu yang kamu tidak sukai dan tidak kamu butuhkan. Misalnya nih, ketika SMA kita sering dapet saran kalau kamu masuk IPA masa depanmu akan sukses, kalau kamu masuk IPS masa depanmu akan suram. Jika kamu memang menyukai IPS ya pelajarilah sampai kamu menjadi ahli. Percuma kan masuk IPA tapi tidak tahu apa-apa karena kamu tidak menyukainya.

Pernah tidak kamu mendengar orang bilang “udah belajarnya jangan banyak-banyak toh ya sama aja, malah bikin capek kan”. Gini ya, proses belajar itu bertahap dan tidak ada akhirnya. Jadi ketika kita belajar membaca dari TK sampai kuliah apakah yang kita pelajari sama? Tidak kan? Kita belajar dari menyambung huruf per huruf, kata per kata sampai kita bisa membaca, kemudian kita belajar membaca cepat, kita belajar memahami bacaan, kita belajar menganalisis bacaan sampai kita mampu mendapatkan banyak hal dari membaca. Semua itu proses bertahap yang tidak ada hentinya.

Apakah belajar itu berarti hanya di sekolah? Apakah belajar itu hanya belajar matematika, bahasa inggris, IPA, IPS, atau pelajaran akademis lainnnya?

Saya pernah membaca sebuah cerita tentang beberapa orang kota yang mengajak anak dari suku pedalaman untuk belajar dan mengenyam pendidikan di Kota. Beberapa orang kota itu bilang ke kepala suku bahwa anak-anak mereka tertinggal dalam bidang pendidikan. Mereka (beberapa orang kota) berjanji jika anak-anak pedalaman boleh dibawa ke kota, maka anak-anak tersebut akan memiliki pendidikan yang lebih baik. Si kepala suku awalnya menolak karena menurutnya Ia dan orang-orang tua yang lain merasa sudah mendidik anaknya dengan sangat baik. Namun, si kepala suku pada akhirnya mengiyakan permohonan dari beberapa orang kota.

Suatu hari setelah anak-anak pedalaman tersebut kembali ke suku aslinya. Dengan bangga para orang kota mengembalikan anak-anak pedalaman ke kepala suku. Karena anak-anak pedalam tersebut pandai berhitung, membaca, menulis dan kemampuan akademis yang lain. Namun Si kepala suku justru marah dan menyesal karena telah mengizinkan anak-anaknya dibawa ke kota. Anak-anaknya menjadi semakin tidak tahu caranya berburu, menguliti hewan, bertahan hidup dan beberapa keahlian yang harusnya dimiliki suku tersebut.

Apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Pendidikan itu tidak penting?

Bukan itu. Tapi menurut saya belajar atau pendidikan itu harus dimaknai lebih luas lagi. Belajar bukan hanya soal akademis, tapi juga non akademis. Belajar bukanlah soal alat-alat seperti buku dan tulisan, tapi juga soal gambar, pengamalan, cerita, pengamatan dan lain-lain. Belajar juga bukan hanya di sekolah tapi dimanapun, di jalan, warung, rumah sakit, di kolong jembatan, gunung, pantai dan lain-lain.

Sudah mendapatkan kesimpulan? belajar itu harusnya menyenangkan kan berarti? Karena kita mendapatkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kita?. Kenapa belajar sekarang ini kemudian menjadi momok yang menangkutkan? Padahal belajar adalah tentang mengembangkan apa yang kita sukai?

Renungi lagi, jika kita gagal memaknai belajar, maka bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita yang menurut data tertinggal jauh. Bagaimana kita ingin anak/murid/saudara kita pintar atau mudah mengerti, jika makna tentang belajar saja kita begitu sempit. Yok sama-sama renungi dan perbaiki.

Untuk yang pernah mengajar, “pernahkah kamu merasa sulit mengajari seseorang?”

Untuk yang pernah belajar, “pernahkah kamu sulit memahami sesuatu?”

Sekarang, pertanyaannya adalah "kenapa pertanyaan tersebut bisa ada?"

Saya percaya bahwa setiap manusia itu berbeda. Everyone is unique. Seperti sebuah harmoni indah dari musik yang terdiri dari berbagai macam nada. Dalam pendidikan, saya percaya setiap orang memiliki caranya masing-masing, kesukaan dalam belajarnya masing-masing, dan juga memiliki tujuan belajar masing-masing. Jika kita semua setuju tentang hal tersebut, maka seharusnya pendidikan juga memiliki sifat yang menghargai perbedaan. Tidak bisa disamakan. Sayangnya pendidikan di Indonesia ini masih saja tidak berpegang teguh pada prinsip tersebut.

Sekarang ini kita hidup pada era globalisasi yang tak terbendung. Globalisasi telah masuk ke seluruh penjuru dunia, bahkan mulai masuk begitu dalam sampai pada masyarakat lokal yang kini mulai terlihat. Globalisasi telah membuat banyak orang terhubung dan banyak nilai kemudian menyatu. pada akhirnya pendidikan juga mendapatkan dampaknya. Pendidikan di seluruh dunia pada akhirnya memiliki pelajaran yang sama, cara mendidik yang sama, kurikulum yang sama, kemampuan murid yang disamakan dan banyak hal kemudian menjadi semakin menyatu. Para aktor dalam dunia pendidikan juga pada akhirnya terhegemoni dengan alur pendidikan yang mulai sejalan dengan tujuan globalisasi yaitu menciptakan dunia yang menjadi satu dan tanpa batas. Siapakah aktor pendidikan yang saya maksud? Guru, Sekolah, Pemerintah.

Lantas apakah salah? Tidak salah jika kita mampu memanfaatkan dengan baik. Tapi akan menjadi masalah jika ternyata globalisasi dalam pendidikan justru menciptakan masalah baru dalam dunia pendidikan.

 Saya ambil contoh masalah Ujian Nasional. Semua murid disamakan kualitas pendidikannya  dengan cara harus mengikuti Ujian Nasional dengan standart yang sama. Dulu saat nilai Ujian Nasional menjadi tolak ukur kelulusan, semua guru dan murid berjuang keras sampai melewati batas-batas integritas seperti mencontek/membiarkan mencontek, batas-batas kemampuan ekonomi seperti berani membayar berapapun untuk les, dan juga batas-batas kemampuan diri seperti belajar dari pagi sampai pagi lagi non-stop. Banyak sekolah di daerah merasa kesulitan untuk mencapai standart dan banyak murid yang tidak lulus, akhirnya setelah banyak kontra maka kebijakan tersebut dihilangkan.

Namun, masalah ternyata terus berlanjut. Masalah selanjutnya adalah kebijakan Ujian Nasional harus berbasis komputer. Banyak sekolah yang belum siap karena fasilitas yang belum mumpuni, selain itu beberapa murid yang saya pernah tanyai juga tak nyaman dalam mengerjakan soal berbasis komputer. Saya mengapresiasi niat pemerintah dalam memajukan teknologi sekaligus mengefektifkan anggaran pendidikan. Selain itu, saya juga mengapresiasi niat pemerintah untuk menyamakan standart kualitas siswa di Indonesia. Namun siswa-siswi di Indonesia ini bukanlah robot yang dicetak harus sama. Mereka bukanlah gelas kosong yang harus diisi sama rata dengan air yang sama. Pendidikan bukanlah alat untuk mencetak orang-orang terbaik yang kemudian diberikan pada pemilik modal. Bagi saya ini merupakan masalah mindset mengenai makna pendidikan kita yang masih bias. Pada akhirnya kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang kurang tepat.

Jika pendidikan hanya dimaknai sebagai solusi dari masalah ekonomi maka tentu saja yang diajarkan hanyalah untuk menjadi aktor-aktor yang menjawab masalah ekonomi, tapi jika pendidikan dimaknai sebagai solusi dari segala permasalahan manusia maka pemerintah akan memfasilitasi setiap kemampuan yang berbeda dengan lingkungan yang berbeda untuk bekerjasama dalam upaya penyelesaiaan permasalahan di Indonesia. Kemudian juga, pemerintah harusnya memberikan pendidikan yang mengerti konteks dari setiap individu yang berbeda, sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang ada di Indonesia.

Gimana sih itu maksudnya?

Pernahkah bertanya, kenapa semua murid diajarkan materi matematika yang sama, padahal ada materi yang sebenarnya tidak terlalu dia butuhkan? Misalnya dia seorang yang suka dan ahli di bidang seni, mengapa banyak orang harus menekan dia untuk memiliki nilai yang tinggi di matematika? Pernah kah kalian dikatakan “bodoh” hanya karena tidak menguasai satu materi atau satu pelajaran? Atau pernahkan kalian merasa begitu sulitnya memahami satu materi?

Jika semua iya maka itu karena pendidikan kita yang terlalu memaksakan kita mempelajari sesuatu yang tidak kita suka hanya untuk menyamakan standart. Pendidikan kemudian diajarkan dengan pengetahuan global yang tidak relevan dengan konteks lokal disekitar kita. Apa yang terjadi? Kita akhirnya memaksa murid untuk berimajinasi pada sesuatu yang sulit dibayangkan dan sesuatu yang mungkin tak disukai. Murid pun stress karena harus memaksa dirinya untuk mengerti. Pemaksaan itu yang menurutku mengakibatkan  ketidaktahuan yang berujung pada rendahnya semangat untuk belajar. Akhirnya yang terjadi mereka kehilangan makna yang sebenarnya dari pendidikan.

Pergeseran makna inilah yang kemudian harus dilawan dengan pendidikan yang berbasis pada pemahaman konteks lokal. Pendidikan konstektual kini menjadi solusi dengan membuat siswa bisa lebih mudah mengerti mengenai apa yang ia pelajari, tujuan dari apa yang dia pelajari, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan lingkungannya.

Beberapa cara yang dapat dilakukan, secara ringkas menurut Zahorik (1995: 14) berpendapat bahwa beberapa strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru melalui pembelajaran kontekstual adalah: (a) pembelajaran berbasis masalah, (b) memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar; (c) memberikan aktivitas kelompok; (d) membuat aktivitas belajar mandiri; (e) membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat ; dan (f) menerapkan peniaian autentik.

Pendidikan kontekstual diharapkan bisa menjadi upaya glokalisasi untuk melawan narasi globalisasi pendidikan. Seperti halnya glokalisasi dalam konteks "sosiologi ekonomi", glokalisasi juga mampu dilaksanakan dalam pendidikan. Konsep pendidikan yang global harus disesuaikan dengan konsep lokal yang mampu memiliki dampak yang reflektif bagi murid dan lingkungannya. Sehingga penyamarataan kualitas secara masif dan global akan diimbangi dengan kualitas secara spesifik yang dimiliki setiap invidivu yang berbeda. Seperti halnya "efek domino", peningkatan spesifikasi keahlian murid yang diharmonisasikan aktor pendidikan kemudian akan mampu menyelesaikan masalah lokal dan juga masalah global yang lebih kompleks. 

As social science student, we all agree that social science is not as simple as we used to think. In fact, learning that is needed persistence and hard work. Conceive that we have to comprehend the concept one by one, elaborate the theory, operating Statistical Product and Service Solutions (SPSS), learning many fields in society, speak with “aliens’s words” (words that normal people would not understand). I know it’s hard. So here I will give you tips how to build good habit that will enrich your knowledge and foster your skill in social science.

First, read. Read anything (re: all medium). In my perspective, read has a lot of meaning. It’s just not about read book but something that you can absorb many information. I divide “read” into two types, material and non-material. For material, You can read books, watch videos, and maybe listen podcast. Be careful, you don’t have to “read” it all. Choose based on what you like, what is most recommended, what you need, what you think is important. For non material, try to walk around and find a phenomenon that disturbs your mind. It is because you think it will be interesting to explain “why”. Also, you can try to look around and find a new reality in society.  Something that is different, weird, strange, beyond normal, or difficult to understand to you. Read non material things will lead you from sympathy to empathy level. Also, you will cultivate your sensitive feelings to catch problems.

When I mentioned "Reading skill", It does not mean that you are just capable to read. But also, you have to comprehend. Earn something from what you have red. Then process it in your mind and don’t forget to click save it lol.

Reading as a habit has function to input new information. Collect as many as you can. I mean good information though.

Second, discussion. It has a function to train your dialectical thinking and foster your critical thinking. Also, it will exercise your logical thinking from making arguments. Discussion will bump your ideas and make it stronger than before. Such a “sharpening a knife”. Discussion is a process of digesting ideas or information that you get from “reading”. As the result, you will get many choices of steps and plans to take.

The obstacle for doing this is to find a person who likes to discuss about same topic that you interest.

Third, action. Action also has a lot of meaning to me. I suggest two choices. First, writing (article, journals, research, report, etc). Writing is an indirect action that will change people mind. Second,  movement or social action. It is a direct action that will change people (overall). Action is the way to output ideas into something beneficial for society. It is actually need a big intention. Also, need a good skill to do. That is why, always try to evaluate this habit to make proper action and get impact.

Closing statement, these are the way that I thought is the proper habit for being social science student. I actually late to realize, that these things are very important to do balance. I always have many excuses to not do these habits when I was being collage student. And now I’m a bit regret it. I hope all these things will help you to learn social science effectively. These all are learning process, so don’t get tired or surrender. Remember! Learning does not have a finish, but it always goes on.

Writer: Oktavimega Yoga Guntaradewa

IG: @Yogantarawa

Perbincangan mengenai pendidikan, sepertinya bukan menjadi perbincangan yang menarik sekarang ini. Dalam bidang politik, para elit politik pun jarang memberikan narasi-narasi seputar pendidikan. soal kebijakan pendidikan pun sepertinya tak banyak kecuali soal kenaikan gaji guru, meskipun sebenarnya bagi saya itu sangat politis. Di media, sebenarnya sudah banyak yang memiliki kanal atau rubrik khusus terkait pendidikan. Meski begitu kanal pendidikan selalu tak lebih menarik daripada kanal politik elektoral, ekonomi, hiburan. Dalam perbincangan di ruang publik, saya rasa bahas bola, musik, apapun yang bersifat kesenangan atau hiburan adalah lebih menarik dibandingan ngomongin pendidikan.

Tapi kan bukan berarti semua orang tidak peduli tentang pendidikan? atau semua tidak mungkin juga semua orang diminta bahas pendidikan terus menerus? iya, tidak memang. Tapi, narasi atau dealektika kita tentang pendidikan masihlah jauh dari harapan. Hal tersebut jika terus saja terjadi dan kita diamkan, maka tak ada ada lagi gagasan baru, kritik yang membangun, kepedulian terhadap pendidikan. Jika semua orang tak pernah membahas pendidikan, maka jangan tanya jika suatu hari kualitas pendidikan kita turun.  Kemudian berdampak pada semakin ruwetnya permasalahan ekonomi, lingkungan, budaya, politik, sosial. Mungkin akan terlihat sepele. Tapi jika tak pernah dimulai, maka narasi yang muncul di publik hanyalah hal-hal negatif atau hal tidak penting lainnya.

Mengapa bisa begitu?

Gini.

Beberapa orang tua, “mempercayakan” pendidikan anaknya di tempat les dan sekolah. Orang tua hanya “percaya” tanpa pernah bertanya tentang pendidikan anaknya ke sekolah ataupun ke tempat les. Semua ataupun istri hampir tidak pernah membahas mengenai pendidikan anak, sama tetangga pun demikian. Akhirnya pendidikan bagi orangtua tak lagi penting. Hal yang paling penting adalah bagaimana caranya mengumpulkan banyak uang untuk pendidikan anaknya.  Oke mencari uang untuk pendidikan anak itu penting, tapi bagaimana pendidikan itu dibicarakan dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat juga sama pentingnya. Mengapa? Bayangkan saja semisal anak tidak suka matematika tapi ibunya selalu memaksakan les matematika. Waktu pembagian rapor marah ketika anak tidak mendapatkan nilai baik di pelajaran yang juga dipelajari di tempat les. Orangtua merasa rugi dan biasanya berakhir pada “judgement” bahwa anaknya bodoh. Padahal anak tersebut memiliki kekuatan di mata pejaran seni misalnya. Itu adalah efek mikro ketika kita tak pernah membicarakan pendidikan di ruang-ruang publik.

Dalam tataran makro misalnya, ketika ada kebijakan dari pemerintah yang membuat sekolah semakin mengupayakan “dehumanisasi pendidikan”. Kemudian tak ada dealektika yang berkembang di masyarakat, tak ada kritik, semua diam. Maka pemerintah akan merasa kebijakannya sudah benar dan kebijakan yang dirasa buruk tersebut akan terus dilaksanakan. Inilah yang berbahaya, ketika dampaknya adalah secara makro.  Nasib banyak orang dipertaruhkan. Para elit harusnya paham dampak apa yang mereka timbulkan ketika tidak mengkritik atau melakukan otokritik terhadap dunia pendidikan.

Kemudian apa yang harus dilakukan?

Membiasakan memberikan argumentasi di banyak ruang-ruang (ruang keluarga, sekolah, kampus, masyarakat, dll). Membangun banyak narasi-narasi yang memperjuangkan pendidikan. Baca dan kritisi kebijakan pendidikan. Praktek dan refleksi solusi tentang pendidkan. Dealektika dalam ruang-ruang publik harus terus dibudayakan. Secara mikro bisa dilakukan dalam lingkup keluarga, secara makro pemerintah bisa memberikan ruang untuk mendiskusikan solusi dari masyarakat agar kedepan menjadi perbaikan untuk pendidikan di Indonesia. Ruang publik dalam membahas pendidikan tidak boleh ada sentimen terhadap gender, umur, SARA. Ruang-ruang yang tercipta haruslah sangat demokratis. Diskusi yang tercipta adalah hasil dari sebuah dialogis yang substansial.

Dalam tataran kebijakan, ruang publik yang membahas pendidikan haruslah difasilitasi oleh pemerintah baik secara offline ataupun online. Harus ada “obrolan” antara pemerintah, gerakan sosial di bidang pendidikan, swasta, akademisi, masyarakat. Misalnya saja pemerintah membuat forum diskusi tentang pendidikan yang dihadiri oleh para aktivis atau praktisi pendidikan di daerah-daerah pelosok untuk menjaring aspirasi yang "nyata". Diskusi tersebut diharapkan mampu memberikan “trigger” untuk saling berkalaborasi dan kerjasama. Banyak individu atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan saling berdiri sendiri dan mencari audience relawan masing-masing. hal yang saya khawatirkan adalah semakin meruwetnya pendidikan di Indonesia jika diselesaikan dengan cara yang berbeda dan tak pernah satu arah. Seperti dalam konsep ”good governance”, ke semua elemen harus bersama-sama membangun sebuah solusi yang baik bagi pendidikan. Selain itu, hasil diskusi yang diharapkan juga sebagai bahan untuk membuat rancangan strategis pendidikan yang lebih idealis tapi tetep bisa dilakukan.

Sosial media sekarang menjadi ruang publik yang banyak dinikmati, pemerintah juga harus “menjemput bola” dalam artian mampu beradaptasi dan merangkul sosial media. Kemudian, menciptakan diskusi yang baik di sosial media. Kenapa seolah seperti pemerintah yang dibebankan? Karena pemerintah memiliki “kekuatan” yang lebih untuk menciptakan budaya berdiskusi di ruang publik. Meski begitu saya tidak hanya menyarankan untuk bergantung saja pada pemerintah, tetapi juga kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran untuk ikut menarasikan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Narasi pendidikan dalam ruang publik diharapkan menjadi sebuah kekuatan baru yang satu untuk mengarahkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.